Penulis: Didik Hendri Telisik Hati
BN News.com – Ketua DPRD Gresik H Much Abdul Qodir menandaskan semua program yang dibiayai oleh APBD, pasti dibahas bersama dengan DPRD.
“Mau itu program nawa karsa atau lainnya. Kenapa kami kurang sependapat kalau program itu melibatkan karang taruna, karena ada yang lebih pas diajak kerja bareng untuk menangani program ini, yaitu kader PKK,” cetus Cak Qodir sapaan akrab Ketua DPRD Gresik, Sabtu (27/8/2022).
Menurutnya, kader PKK yang selama ini sudah bekerja pada urusan-urusan seperti ini. Biarlah karang taruna konsen pada pemberdayaan kepemudaan, angka pengangguran kita di usia produktif / pemuda cukup tinggi.
“Itu lebih urgen dipikirkan bersama karang taruna. Jadi tidak sekedar urusan bahwa karang taruna itu PSKS Dinsos, tanpa melihat tusi utama dan target yang ingin dicapai oleh program ini,” tukasnya.
“Output dan outcome dari program PKH inklusif ini yang dibiayai oleh APBD Rp 4,9 Miliar. Kami juga akan lihat sebagaimana penjelasan Kadinsos, bahwa anggaran 4,9 M, ini semuanya akan didistribusikan ke warga yang akan menerima dan tidak diperuntukkan sama sekali untuk selain warga atau KPM (Keluarga Penerima Manfaat),” pungkas Cak Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Gresik dr. Ummi Khoiroh menunjuk Karang Taruna sebagai tim verifikator data pada Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif. Kadinsos beralasan Karang Taruna merupakan lembaga sosial, sehingga bisa diberdayakan untuk semua program pemberdayaan sosial.
Sementara menanggapi statemen Ketua DPRD Gresik, Faiz Abdalla selaku Ketua Karang Taruna menegaskan apa yang dilakukan Kartar masih di tahap korespondensi data yang menjadi kewenangan Dinas Sosial. Tanpa mengintervensi kewenangan kepala desa untuk menetapkan. Dan melibatkan karang taruna adalah bagian dari inklusifitas itu. Yang mana hal ini diakomodir dalam Perbup PKH Inklusif dalam hal kerelawanan sosial. (Advetorial/Didik Hendri Telisik Hati)
