Penulis: Didik Hendri Telisik Hati
BN News.com – Awalnya, anggota dewan termuda Muhammad Syahrul Munir ini malas menanggapi terkait langkah Kadinsos Gresik yang mengajak Karang taruna menggarap program PKH. Namun belakangan, bukannya koordinasi, tapi Ketua Karang Taruna justru terkesan menantang Ketua DPRD Gresik.
“Kepentingan Karang Taruna itu lebih besar daripada hanya sekadar akrobat Ketuanya. Dan ingat, legislatif dan eksekutif itu kolektif kolegial. Kalaupun ada usulan, bisa dibicarakan dengan mekanisme dan musyawarah yang baik. Hal yang baik harus dibicarakan dengan baik-baik pula,” sindir politisi muda PKB ini, Sabtu (27/8/2022).
Menurut Cak Syahrul sapaan akrabnya, peran karang taruna dibutuhkan oleh semua pihak. Kasihan institusinya kalau terlalu ditarik ke arah konflik yang tidak perlu. Terlebih, Ketua DPRD itu punya peran vital untuk membantu menyukseskan nawakarsa-nya Bupati.
Ditandaskan, Karang Taruna itu sudah otomatis berperan dalam segala lini di desanya masing-masing. Soal PKH Inklusif, justru semua elemen masyarakat harus mendukung, baik Karang Taruna, RT, Tokoh Masyarakat, BPD, Perangkat, semuanya berperan untuk mengisi dan mengusulkan warga miskin yang tidak tercover bantuan sosial lainnya. Semuanya harus mendukung PKH inklusif.
Maka, lanjut Syahrul yang juga Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik ini, peran kartar dan elemen masyarakat di sini, mengisi dan mengusulkan warga yang membutuhkan bantuan untuk jadi peserta PKH Inklusif.
Kalau Kartar ditunjuk sebagai pendampingan secara langsung dan formal justru bagus JIKA SDM-ya siap. Kalau SDM-nya tidak siap bisa bahaya. Karena menggunakan APBD, bisa diaudit oleh Inspektorat dan BPK nanti.
Ditambahkan anggota Komisi II DPRD Gresik yang membidangi perekonomian dan keuangan ini, justru karena statemennya pertama kali muncul melalui dinsos. Maka pikiran kita ada anggaran pendampingannya. Maka langsung kita kroscek, karena postur anggaran yang kami tahu hanya diberikan kepada penerima manfaat. Ternyata tidak ada dana pendampingan. Otomatis tidak ada biaya operasional kepada karang taruna, karena secara teknis bisa dieksekusi oleh pihak pemdes dan Dinsos.
“Untuk itu, saran saya kepada Ketua Karang Taruna yang baru, buat program kerja kelembagaan dulu. Gak ngeklaim kerjanya dinas. Kasian institusinya. Dinas bisa jadi gak nyaman lho. Apalagi dia merangkap sebagai Tenaga Ahli Bupati,” tegas H. Muhammad Syahrul Munir, S.S, M.Hum, CRBC tanpa tedeng aling-aling. (Didik Hendri Telisik Hati)
