Penulis: Sadiman/Telisik Hati
BN News.com – Program INKLUSI merupakan sebuah program kerjasama pemerintah Australia (DFAT) dan Indonesia (dikoordinasikan Bappenas) akan berkontribusi mewujudkan tujuan pembangunan agar “tidak ada satu pun yang tertinggal, lebih banyak kelompok terpinggirkan berpartisipasi dan mendapat manfaat dari pembangunan di bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia”. Melalui gerakan sosial di Indonesia, termasuk gerakan perempuan memajukan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI).
Institut KAPAL Perempuan merupakan salah satu dari 8 mitra program INKLUSI yang sejak 21 Maret 2022 KAPAL Perempuan mengimplementasikan bersama 8 (delapan) organisasi mitra lokal PEKA- PM-NTT, LPSDM-NTB, Bali Sruti-Bali, KPS2K-Jawa Timur, PBT-Padang, YKPM-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, LBH PA-Morotai, dan BAKUMDIK-Banten.
KAPAL Perempuan memilih 8 (delapan) sub mitra untuk 9 provinsi ini didasarkan pada upaya mewujudkan kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial atau GEDSI. Sub mitra dan wilayah program yang dipilih ini menggambarkan karakter wilayah dan komunitas yang terekslusi dari aspek geografis maupun sosial budaya. Wilayah intervensi program ini adalah kepulauan perbatasan, kepulauan terpencil, pesisir, pegunungan, semi urban, rawan bencana, wilayah adat dan Sebagian desa/kelurahan kantung kemiskinan ekstrim.
Area kerja program INKLUSI KAPAL Perempuan ini merupakan tantangan tersendiri untuk itu dibutuhkan kolaborasi yang kuat dengan multi pihak mengingat bahwa Program INKLUSI ini diharapkan tidak hanya sebagai program berdurasi namun merupakan sebuah gerakan perempuan yang berkontribusi dalam mengatasi ketidakadilan dan ketimpangan gender, disabilitas dan kelompok marginal yang ter-eksklusi.
KPS2K sebagai sub-mitra dari KAPAL Perempuan memilih 2 kabupaten di tahun pertama dengan pertimbangan salah satunya adalah Kabupaten Gresik sebagai wilayah program MAMPU yang telah memiliki modal sosial terutama di pemerintah daerah dan komunitas akar rumput, sedangkan Kabupaten Lumajang karena wilayah terdampak bencana alam dan atas permintaan dari pemerintah daerah yang mempunyai kebutuhan untuk memperkuat kemitraan dengan pihak non pemerintah.
Dalam kerja sama kolaborasi ini, Program INKLUSI memiliki 6 agenda prioritas, dimana agenda ke-7 adalah partisipasi kelompok terpinggirkan sebagai warganegara, termasuk dalam proses pengambilan keputusan pemerintah. Oleh sebab itu Institut KAPAL Perempuan bersama sub mitra KPS2K Jawa Timur mengadakan kegiatan Musyawarah Daerah Perempuan Akar Rumput di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Kegiatan ini merupakan salah satu strategi untuk mendorong adanya partisipasi perempuan dan kelompok rentan untuk dapat menyampaikan usulan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang lebih tepatnya pada RPJPN 2025-2029 dan RPJMN 2025-2029. Ruang yang belum secara maksimal terbuka bagi kelompok-kelompok rentan untuk mendorong pemecahan permasalahan berdasarkan situasi GEDSI dan Interseksionalitas menjadi salah satu latar belakang mengapa Musyawarah Daerah Perempuan Akar Rumput di Kabupaten Gresik, Jawa Timur penting untuk diselenggarakan.
Adapun hasil dari musyawarah daerah ini akan disampaikan pada saat musyawarah nasional yang akan diselenggarakan di Jakarta.
Adapun tujuan umum dari kegiatan ini menurut Iva Hasanah Direktur KPS2K Jawa Timur adalah untuk merumuskan usulan dari hasil pembahasan permasalahan melalui musyawarah di bidang-bidang yang terbagi sebagai berikut 1) Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan., 2) Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19., 3) Penghapusan Kekerasan Seksual dan KDRT, 4) Jaminan Sosial, 5) Perkawinan Anak, 6) Kelompok perempuan muda, 7) Kelompok Perempuan Kepulauan.
Dan yang paling penting adalah pemimpin perempuan dari akar rumput mampu mendorong penghapusan tindak kekerasan seksual. Kegiatan ini dilakukan melalui luring dan daring dengan melibatkan perwakilan dari pemimpin perempuan Kepulauan Bawean.
Dalam sambutan mewakili Institut KAPAL Perempuan Jakarta Budhis Utami menyampakan pentingnya mendorong kelompok perempuan akar rumput terutama mereka yang disabilitas, lansia, kelompok minoritas, perempuan kepala keluarga, perempuan penyintas kekerasan seksual/perkawinan anak untuk menyampaikan usulan program pada pemerintah melalui proses penyusunan perencanaan pembangunan jangka Panjang sehingga diharapkan akan mampu keluar dari permasalahan krusial perempuan di Gresik dan wilayah-wilayah lainnya.
Sedangkan perwakilan pemerintah daerah dalam kegiatan ini disampaikan oleh ibu Soeraty Mardiningsih selaku Sekretaris Dinas KBP3A Gresik, mengucapkan terima kasih pada Institut KAPAL Perempuan dan KPS2K yang telah mau melanjutkan Kerjasama dalam program INKLUSI yang sebelumya Pemkab telah bersama-sama juga menjalankan progam MAMPU sejak tahun 2013 – 2020.
Program ini diharapkan akan meningkatkan kapasitas pembuat kebijakan dan pemberi layanan terkait dengan perspektif GEDSI dalam pembangunan dan mendorong lahirnya kepemimpinan perempuan akar rumput makin massif di tingkat desa.
Kegiatan Musda ini dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi siding di masing-masing komisi yang terdiri dari 7 bidang dan ditutup dengan sidang pleno untuk merumuskan isu-isu priorita yang ada di situasi akar rumput dan menyepakati usulan-usulan program yang akan didorong untuk menjadi usulan penting dari daerah dalam penyusunan RPJPN 2025-2029 dan RPJMN 2025-2029.
Adapun isu-isu krusial yang muncul dalam ke-7 sidang antara lain:
1. Data dan pendataan yang berkaitan dengan program-program kemiskinan masih perlu untuk diperbaiki terutama pada mekanisme dan kualitasnya.
2. Keterbatasan akses lapangan kerja bagi kelompok disabilitas dan kelompok minoritas
3. Minimnya dukungan untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan lokal yang banyak melibatkan perempuan, disabilitas dan kelompok minoritas
4. Masalah-masalah tindak kekerasan makin meningkat baik dalam jumlah maupun bentuk kekerasannya terutama dimasa pandemic sampai saat ini
5. Pelayanan bagi korban kekerasan seksual masih bersifat normative dan belum sampai memikirkan kebutuhan korban yang mengalami situasi kekhususan misalnya disabilitas, kelompok agama minoritas atau orientasi seksual tertentu
6. Akses terhadap informasi terhadap program pemerintah masih sulit bagi perempuan 3T, disabilitas dan kelompok minoritas
7. Pendidikan seksualitas yang masih sulit diakses tentu berdampak buruk bagi masa depan perempuan muda karena terjebak pada kehamilan tak diinginkan, perkawinan anak, menurunnya kesehatan reproduksi, kesehatan mental, akses Pendidikan dan akses terhadap pekerjaan yang layak
8. Program digitalisasi yang makin marak disaat pandemic tidak menguntungkan bagi kelompok perempuan miskin, 3T, disabilitas dan kelompok lansia karena tidak memiliki supporting system
9. Pelibatan kelompok perempuan, disabilitas dan kelompok minoritas dalam forum strategis ditingkat desa masih rendah jika dibandingkan di tingkat kabupaten dan pusat
10. Kepemimpinan perempuan masih menghadapi tantangan baik stigmanisasi, stereotype, eksploitasi dan kekerasan
11. Politik praktis masih merupakan ranah yang dianggap tidak menguntungkan bagi perempuan karena masih maskullin dan peminggiran bahkan eksploitasi
12. Masalah kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir menjadi isu yang disuarakan oleh perempuan di kepulauan Bawean
Peserta pemimpin perempuan akar rumput ini berjumlah 120 orang yang merupakan perwakilan 26 desa dari Sekolah Perempuan dan Kelompok Bunda PusPa di Gresik dan 30 peserta merupakan perwakilan dari OPD dan organisasi non pemerintah seperti ormas perempuan dan NGO. Penanggungjawab nasional dari kegiatan ini adalah Institut KAPAL Perempuan dan penanggungjawab wilayah program di Gresik dan Lumajang adalah KPS2K Jawa Timur bekerja sama dengan Dinas KBP3A Gresik didukung pendanaan oleh secretariat INKLUSI Jakarta. (Sadiman/Telisik Hati)
