Penulis📚 Didik Hendri Telisik Hati
BN News.com – Para kepala desa, sekretaris desa dan operator IT yang ada di 13 desa se-Ujungpangkah menjalani workshop SID (Sistem Informasi Desa). Workshop SID ini bertujuan melakukan online data terkait data-data desa untuk memberikan transparasi kepada masyarakat umum apa yang telah dilakukan dan di kelola desa secara digital.
Selain itu, penyelenggaraan kegiatan ini juga untuk meningkatkan kapasitas SDM para operator SID yang bertugas di desa masing-masing. Workhop tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Gresik Dra. Hj. Aminatun Habibah, M.Pd didampingi Kadis PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Drs. H. Abu Hassan, MM dan Camat Ujungpangkah Shofwan Hadi, S.Ag.
Dalam arahannya, Wabup yang akrab disapa Ning Min menuturkan, di era digitalisasi teknologi dan media, desa punya peran yang sangat besar dalam pelaksanaan keterbukaan informasi. Salah satunya dengan menyajikan data yang transparan dan akurat terkait pembangunan dan pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa.
“Outcome dari pelatihan ini salah satunya supaya dapat informasi dan data yang ada di desa dapat terpadu dalam satu pengelolaan. Sehingga memudahkan trasnparansi yang ada di desa, mempermudah akses informasi oleh warga, meningkatkan akuntabilitas dan akurasi data desa serta mengefektifkan dan mengefisiensi pelayanan kantor desa,” terang Wabup.
Hal ini seiring dengan tuntutan masyarakat yang ingin memperoleh pelayanan dari pemerintah secara cepat dan efektif. Oleh sebab itu, pelayanan pemerintah ditingkat desa mulai menggunakan sistem berbasis teknologi informasi dengan menerapkan Sistem Informasi Desa (SID) secara terpadu.
Setelah menggunakan SID, pemerintah desa akan lebih cepat saat mencari data penduduk, tidak perlu bolak balik untuk membuka kartu keluarga.
Dikatakan Wabup, pemerintah desa merupakan lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Maka pelayanan pun harus prima, sebab pelayanan di tingkat desa bersifat intens.
“Pemerintah desa adalah touchpoint pertama masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Pengalaman masyarakat ketika mendapatkan pelayanan di kantor desa ini mempengaruhi kepuasan masyarakat dan citra pemerintah,” katanya.
Basis Data (Database), lanjut Wabup, merupakan simpanan data yanga harus merujuk pada kondisi riil di lapangan. Ia juga mengatakan bahwa tolok ukur keberhasilan suatu daerah adalah merujuk pada data dan kondisi yang benar-benar valid.
“Jadi ketika kita mengintervensi suatu kegiatan atau program harus sesuai dengan sajian data yang ada. Data tersebut harus tersaji secara akurat agar tepat sasaran,” tandas Wabup Ning Min diamini Camat Shofwan Hadi.
Maka, untuk mendukung tercapainya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik, maka pemerintah desa perlu melakukan inovasi atau terobosan terbaru untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan di desa. (Didik Hendri Telisik Hati)
