Penulis📰 Didik Hendri Telisik Hati
BN News – Tak hanya Gelaran Festival Tumpeng Nasi Krawu Raksasa, Komunitas Wartawan Gresik (KWG) bekerja sama dengan DPRD Kabupaten Gresik menggelar Dialog Publik. Tema yang diusung, yakni “Komitmen Pengelolaan Pariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Gresik”.
Dialog Publik yang merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Pers Nasional 2024 ini dihelat di Atrium GressMall, Rabu (24/4/2024) berlangsung gayeng dan sangat hidup.
Salah satu kunci keberhasilan pariwisata di daerah adalah sinergitas semua instansi, mulai pusat hingga terendah di desa. Dengan kata lain, semua pemangku kepentingan harus menurunkan egosentrisnya masing-masing.
Itulah salah satu kesepakatan dari Dialog Publik yang dipandu moderator Wida dari Trans TV. Accara di hari kedua dari tiga hari Acara Tumpeng Nasi Krawu Raksasa ini, menghadirkan empat narasumber istimewa.
Mereka adalah, Ketua DPRD Kabupaten Gresik H Much Abdul Qodir S.Pd, Wakil Ketua DPRD Gresik H Ahmad Nurhamin S.Pi, M.Si. Selain itu juga hadir dua anggota caleg dari Gresik, yang lolos sebagai anggota DPR RI, yaitu Thoriq Majiddanor,SE, SH, MH atau yang akrab disapa Mas Jiddan Milenial dan Nila Yani Hardiyanti, .S.Ikom atau yang biasa disapa Mbak Nila Generasi Z.
Membuka dialog, Cak Qodir yang terpilih sebagai anggota DPRD Propinsi Jatim ini menguraikan, sejak dua tahun lalu dewan membuat Perda Wisata dan Produk Unggulan Desa. “Kalau disinergikan perda itu membuka peluang semua desa pasti membuat tempat wisata,” ujar politisi asal Kecamatan Wringinanom.
Namun, berdasar hasil studi dengan Universitas Brawijaya Malang disebutkan, tempat wisata yang ditunjang potensi alam pasti laku. Contoh Desa Srowo, Kecamatan Sidayu, yang terkenal dengan kerupuk tayamum, yaitu kerupuk yang khusus digoreng dengan pasir.
“Sampai sampai seorang menteri bilang kalau ke Gresik, minta dibawakan Kerupuk Tayamum,” katanya.
Ketua DPRD Gresik ini mencontohkan, pengelolaan wisata religi makam wali. Terutama parkir dan retribusi. “Harus banyak koordinasi tidak boleh ego-egoan. Karena kalau tidak, justru akan timbul masalah baru,” katanya.
Tidak hanya di makam wali, pemerintah harus hadir di semua tempat wisata yang sekarang dikelola oleh desa atau secara mandiri. Seperti di Kecamatan Menganti, ada Lontar Sewu dan Jati Sewu.
Sementara H Ahmad Nurhamin S.Pi, M.Si menegaskan, Gresik harus punya kebijakan makro dan mikro untuk kelola pariwisata dan kebudayaan.
“Yang saya harapkan dari diskusi publik ini adalah, harus bisa menghasilkan rekomendasi. Baik untuk legislatif maupun eksekutif,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Gresik ini menegaskan, DPRD Gresik sudah menghasilkan empat Perda terkait pariwisata. Diantaranya Perda Desa Wisata, dan Perda Pemberdayaan Masyarakat Menuju Desa Mandiri. “Sekarang, kita sedang menyusun Perda Kemitraan Pengusaha Besar dan Kecil,” tambahnya.
Untuk itu, Baik Cak Qodir maupun Mas Nurhamim minta kepada Jiddan dan Nila nantinya harus sering mengundang OPD ke Jakarta untuk diajak ke kementrian guna mendapatkan anggaran. “Kalau OPD hanya berharap dari anggaran rutin, mending tidur saja,” sindir Nurhamin.
Menanggapi itu, Jiddan dan Nila sama-sama sepakat atas saran kedua seniornya. Keduanya juga sepakat bahwa, pariwisata di Gresik harus didongkrak. “Kita berdua akan berusaha untuk menaikkan potensi wisata Gresik, terutama dari sisi anggaran melalui kementrian terkait,” tandas keduanya, anggota DPR RI Muda kebanggaan masyarakat Gresik. (Didik Hendri Telisik Hati)
