Penulis📰✍️ Didik Hendri Telisik Hati
GRESIK, BN News – Gebrakan merakyat di pengujung tahun 2024 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik. Baru kali ini, pertama dalam sejarah, para wakil rakyat sepakat menyiapkan waktu khusus untuk mendengarkan aduan dan aspirasi masyarakat secara langsung.
“Kami sebagai wakil rakyat berkomitmen untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Untuk itu, DPRD Gresik akan membuka layanan khusus pengaduan dan aspirasi masyarakat,” tandas Ketua DPRD Gresik, Muhammd Syahrul Munir, SS, M.Hum dalam jumpa pers dengan awak media pada Jumat (27/12/2024).
Ia mengungkapkan bahwa, wacana ini telah dibahas di tingkat pimpinan DPRD dan akan segera direalisasikan.Menurut Ketua Dewan Milenial ini, langkah tersebut diharapkan tidak hanya mempermudah masyarakat untuk menyampaikan persoalan, tetapi juga untuk mendukung kerja DPRD dalam menjalankan tiga fungsi utama, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Syahrul juga menegaskan pentingnya kedekatan dengan masyarakat untuk mendeteksi permasalahan di lapangan yang kerap luput dari perhatian. Dicontohkan, beberapa aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti sebelumnya, seperti isu ketenagakerjaan, pelayanan kesehatan, hingga transportasi.
“Sejak kami dilantik, kami sudah menerima banyak masukan dan aduan dari masyarakat,” jelas Politisi asal PKB ini sembari menegaskan pihaknya ingin memberikan ruang seluas-luasnya agar aspirasi warga bisa langsung diterima.
“Dengan adanya waktu khusus untuk pengaduan dan penyampaian aspirasi ini, kami berharap kerja-kerja kami dapat lebih optimal,” imbuhnya.
Rencananya, layanan ini akan dibuka seminggu sekali pada hari kerja. Layanan pengaduan dan aspirasi ini, sebagai ruang bagi warga untuk menyampaikan keluhan, masukan, atau usulan.
“Akan ada waktu tertentu satu hari dalam satu atau dua minggu yang dikhususkan untuk mendengarkan aduan dan aspirasi masyarakat, baik individu maupun kelompok,” tandasnya.
Dalam jumpa pers tersebut, Pimpinan DPRD Gresik bersama pimpinan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) juga membeberkan hasil kinerja legislatif selama tahun 2024 menjelang tutup APBD tahun 2024, di ruang rapat pimpinan, Jumat (27/12/2024).
Empat pimpina, yakni M Syahrul Munir (ketua) dan tiga Wakil Ketua, yakni Lutfi Dawam, Mujid Riduan dan Ahmad Nurhamim membeberkan sejumlah kerja-legislatif dalam tugas dan fungsi, baik pengawasan, anggaran maupun legislasi pada tahun 2024.
Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir menyampaikan ,sejumlah kinerja legislatif telah dilakukan. Antara lain, merampungkan pembahasan APBD tahun 2025.
“APBD 2025 dengan proyeksi Rp 3,8 triliun kami buat skema sehat, antara pendapatan dan belanja sama-sama Rp 3,8 triliun,” ucap Syahrul.
DPRD pada tahun 2024 juga telah menindaklanjuti sejumlah aduan masyarakat. Antara lain, pembuatan tambak udang di Pantai Mombhul, Desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean yang tidak kantongi izin.
“Kami minta project pembuatan tambak udang dihentikan karena tidak kantongi izin. Dan sudah berhenti,” ungkapnya.
“Kami juga tengah meminta agar skema pemberian Corporate Social Responsibility (CSR) agar ditata lagi agar bisa berdampak terhadap pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat,” ungkap anggota Fraksi PKB ini.
Aduan masyarakat lain, kata Syahrul,
kawasan tertib lalu lintas. Banyak masyarakat yang mengeluhkan jatuhnya banyak korban, baik luka maupun meninggal akibat kecelakaan yang melibatkan kendaraan seperti dumtruk.
“Kami telah mengundang pihak OPD terkait dan aparat kepolisian untuk tindaklanjuti aduan masyarakat,” tuturnya.
Masalah tambang galian C, kata Syahrul juga menjadi perhatian. DPRD memberikan atensin khusus terhadap aktivitas tambang galian C agar berdampak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“DI Komisi IV, program Universal Health Coverage (UHC) juga menjadi atensi kami. UHC berdasarkan laporan pemerintah telah mencover 101 persen. Kami ingin anggaran benar-benar efektif,” cetusnya.
Saat ini tambah Syahrul, telah keluar aturan dari Kemenkes bahwa ada 180 jenis penyakit yang tidak bisa dicover BPJS, UHC. “Ini yang tengah kami identifikasi agar masyarakat tak kebingungan saat berobat,” bebernya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim menyampaikan, DPRD Gresik dalam menjalankan kerja-kerja legislatif telah manjalankan 3 tugas dan fungsi, anggaran, legislasi dan pembuatan peraturan perundangan secara maksimal.
“Dalam tugas legislasi Senin depan kami akan mengesahkan 6 rancangan peraturan daerah (raperda). Alhamdulillah, 100 persen program legislasi daerah (Prolegda) 2024 tuntas,” katanya.
Kemudian, dalam pengawasan kinerja pemerintah dalam menjalankan program, DPRD kata Nurhamim mengacu Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2024 ada 4 problem yang telah diidentifikasi.
“Salah satunya infrastruktur jalan, baik lingkungan, poros desa dan kabupaten. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah ada identifiksasi. Kapan akan tuntas project-project tersebut,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Mujid Riduan menambahkan, banyak kendaraan truk yang melanggar aturan. Seperti jam operasional. “Makanya butuh komitmen kita bersama dalam penegakan aturan,” tandasnya penuh semangat. (Didik Hendri Telisik Hati)
