BN News – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sruji Bahtiar, menghadiri Rapat Koordinasi Pembentukan Satuan Kerja (Satker) Kementerian Haji dan Umrah, Kamis (19/2/2026) pukul 10.00 WIB. Rapat strategis tersebut dilaksanakan di Ruangan Rapat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari langkah awal penguatan kelembagaan dalam mendukung penyelenggaraan layanan haji dan umrah yang lebih efektif dan profesional.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Agama Jawa Timur, Plt. Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur, Kepala KPPN Sidoarjo, serta Ketua Tim Keuangan dan BMN Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur.
Rapat koordinasi ini membahas berbagai aspek penting terkait pembentukan satuan kerja, termasuk kesiapan administrasi keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), dukungan sistem perbendaharaan, serta mekanisme transisi kelembagaan dari struktur yang ada menuju tata kelola baru yang lebih terintegrasi. Kehadiran para pemangku kepentingan lintas instansi ini mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan proses pembentukan Satker berjalan sesuai regulasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam forum tersebut, Kakanwil Kemenag Jatim Akhmad Sruji Bahtiar menegaskan komitmen penuh jajarannya dalam mendukung proses peralihan kelembagaan, khususnya terkait infrastruktur, sumber daya manusia, serta penguatan sinergi antar lembaga. Menurutnya, masa transisi menuju pembentukan Satker Kementerian Haji dan Umrah memerlukan koordinasi yang solid agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
“Kami siap mendukung penuh proses peralihan infrastruktur dan SDM, serta memperkuat sinergi kelembagaan. Seluruh jajaran Kemenag di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota siap melakukan akselerasi dan adaptasi dalam menghadapi masa transisi ini,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa transformasi kelembagaan harus dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang semakin kompleks dan dinamis. Dengan tata kelola yang lebih fokus dan profesional, diharapkan pelayanan kepada jemaah dapat semakin transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur menekankan pentingnya kesiapan sistem perbendaharaan dan pengelolaan anggaran dalam pembentukan Satker baru. Dukungan penguatan tata kelola keuangan negara menjadi faktor penting agar operasional kelembagaan dapat berjalan efektif sejak tahap awal pembentukan.
Rapat koordinasi ini juga menjadi momentum untuk menyamakan persepsi terkait mekanisme kerja, pola koordinasi, serta tahapan implementasi pembentukan Satker Kementerian Haji dan Umrah di wilayah Jawa Timur. Dengan komunikasi yang intensif dan perencanaan yang matang, diharapkan proses transisi dapat berlangsung secara tertib, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Melalui rakor ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara Kementerian Agama, Kementerian Haji dan Umrah, serta instansi pengelola keuangan negara dalam mendukung penyelenggaraan layanan haji dan umrah yang semakin profesional. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama dalam memastikan keberhasilan pembentukan Satker serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Kehadiran Kakanwil Kemenag Jatim dalam kegiatan ini menunjukkan keseriusan dan komitmen institusional dalam mengawal proses transformasi kelembagaan. Dengan dukungan penuh dari seluruh pihak terkait, pembentukan Satker Kementerian Haji dan Umrah diharapkan menjadi langkah strategis menuju tata kelola pelayanan ibadah yang lebih modern, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (Kemenag Jatim/Telisik Hati)
