Oleh: Arik S. Wartono
GRESIK, BN News – ARTJOG sudah 19 tahun jadi barometer seni rupa kontemporer Indonesia. Tapi edisi 2026 ini justru menunjukkan betapa rapuhnya sebuah perhelatan seni ketika narasi kuratorial lepas dari kesadaran sosial-politik dan demi pragmatisme pendanaan.
Masalahnya bukan sekadar selera estetika. Inti kritiknya sederhana: ARTJOG tahun ini bermain api, seperti “membawa beras ke Aceh sambil membakar hutan” – memakai retorika yang tinggi untuk menutupi kontradiksi yang telanjang.
1. Blunder Kuratorial: Menyeret David Graeber untuk Membungkus Dana yang Tidak Sejalan
Kurator Farah Wardani merancang narasi yang mengutip pemikiran David Graeber, antropolog kritis yang vokal menolak logika kapitalisme dan kekuasaan yang menindas. Bagi sebagian publik seni, ini sinyal bahwa ARTJOG ingin bersikap progresif, merespons krisis ekologis dan ketimpangan.
Masalahnya, narasi itu dipublikasikan bersamaan dengan pengumuman pembuka acara oleh Didit Hediprasetyo, putra Prabowo Subianto, yang juga disebut sebagai penyokong dana. Kontradiksinya langsung terbaca: Graeber anti-otoritas dan anti-ekstraksi sumber daya, sementara Didit melekat pada jejak kekuasaan Orde Baru dan konsentrasi kekuasaan politik hari ini.
Ini bukan soal melanggar hukum. Tidak ada aturan yang melarang menyebut Graeber atau menerima dana dari pihak mana pun. Yang bermasalah adalah “tidak punya malu” – menggunakan jargon pembebasan untuk melanggengkan struktur kekuasaan yang justru menjadi sasaran kritik Graeber. Persis seperti membawa beras ke Aceh sambil menjadi penyebab kebakaran hutan, lalu berlindung di balik nama Umar bin Khattab. Narasi jadi compang-camping, tidak konsisten dengan dirinya sendiri.
2. Ujian Sejarah: Mengapa 2016 Dimaklumi, 2026 Tidak?
ARTJOG bukan kali pertama menerima dana kontroversial. 2016, dukungan Freeport juga memicu perdebatan. Tapi publik bisa memaklumi karena narasi kuratorial saat itu tidak memakai tokoh aktivis lingkungan seperti Greta Thunberg untuk jualan. Tidak ada benturan langsung antara isi narasi dan sumber dana.
2026 berbeda. Ketika narasi sudah “ndakik-ndakik” sampai ke Graeber, lalu faktanya bergantung pada dana yang identitas politiknya kontradiktif, blunder itu jadi sulit dibela. Timing-nya juga buruk: di tengah kemuakan publik terhadap wajah kekuasaan rezim Prabowo, ARTJOG justru membuka ruang bagi simbol keluarga itu.
Mungkin ada pertanyaan: apa salahnya Didit?
Begini, Didit tidak salah menjadi anak Prabowo, yang salah adalah Didit tidak melakukan apapun seperti Hasan-Husain ketika menjadi anaknya Ali. Prabowo juga tidak melakukan apapun seperti Umar Bin Khattab saat menjadi Khilafah terhadap keluarga dan teman-teman dekatnya, termasuk terhadap bawahannya.
Faktanya, Didit menikmati semua hal yang melekat pada Prabowo, bahkan sejak Orde Baru sebagai cucu Suharto. Ini masalah mendasar, dan serius.
Duitnya Didit tidak bisa dibela seperti membela duitnya Abdullah bin Umar (putranya Umar bin Khattab), semua orang telah memahami posisi ini. Duit Didit sudah jelas tidak clear untuk jualan narasi pake nama David Graeber.
Itu masalahnya, dan ini melampaui batas, melecehkan kewarasan berpikir.
3. Fungsi Seni dan Bahaya Normalisasi Hipokrit
Seni rupa tidak akan pernah langsung mengubah struktur politik. Seperti diurai Ibnu Khaldun, Paulo Freire, atau Marx, perubahan lahir dari solidaritas sosial. Fungsi seni adalah menggerakkan pikiran dan hati nurani agar solidaritas itu muncul.
Ketika seni justru menormalisasi sikap hipokrit – menjual narasi kritis sambil bergantung pada patronase yang bertentangan – maka ia merusak modal moralnya sendiri. Jika ini dibiarkan berlarut, risikonya generasi mendatang akan membenci seni sebagaimana generasi hari ini membenci politik: bukan karena politik itu jahat, tapi karena praktiknya penuh kemunafikan.
Jika kondisi harus memaksa mana yang mesti dikorbankan, apakah moralitas seni atau ARTJOG, maka saat ini kita mesti tegas memilih untuk mengorbankan ARTJOG, daripada moralitas seni yang runtuh.
Tapi jika masih ada pilihan untuk mempertahankan keduanya, maka itu yang mesti kita pilih.
Yang jelas kita mesti menghentikan normalisasi hipokrit dalam moralitas seni, karena jika normalisasi itu berlangsung berlarut-larut maka kelak generasi anak cucu kita bisa berpersepsi seni khususnya seni rupa tidak jauh berbeda dengan politik.
Pada era Rasulullah masih hidup, masyarakat tidak membenci politik, karena mereka sadar sepenuhnya bahwa politik adalah alat perjuangan. Pada zaman Ratu Sima, masyarakat Jawa juga tidak membenci politik, karena tahu persis bahwa politik dijalankan dengan adil. Pada zaman Sunan Kalijaga juga masyarakat Jawa tidak membenci politik, karena paham betul bahwa proses transformasi dari Majapahit menuju Demak dan Mataram Baru memang mesti dikawal.
Namun kemudian sejak era Amangkurat, para tokoh politik, militer, kebudayaan dan agama mulai bersikap hipokrit, dengan alasan demi kelangsungan Kesultanan, alasan patuh kepada Ulil Amri mengorbankan moralitas dalam politik.
Sejak berdirinya Republik Indonesia juga begitu, para tokoh bangsa termasuk para ulama lebih memilih sikap hipokrit demi tegaknya negara yang baru merdeka. Hasilnya, normalisasi sikap hipokrit yang berlarut-larut dalam politik telah membuat masyarakat kita hari ini membenci politik, padahal semua aspek dalam keseharian kita tidak akan pernah bisa lepas dari keputusan-keputusan politik.
Kita mungkin hari ini memahami bahwa dunia seni khususnya seni rupa mesti diperjuangkan, namun jika demi itu harus menormalisasi sikap hipokrit dalam kasus ini ARTJOG 2026, maka kelak kita mesti terima kenyataan ketika generasi anak cucu kita justru membenci dunia seni khususnya seni rupa.
4. Jalan Keluar: Akui, Koreksi, Pulihkan Kepekaan
Respons awal ARTJOG – menghapus nama Didit dari publikasi pembuka – sudah tepat. Langkah minimal berikutnya adalah merevisi narasi kuratorial yang sudah terlanjur dipublikasikan. Tidak perlu defensif dengan sikap “anjing menggonggong, kafilah berlalu”.
ARTJOG punya aset besar: kepercayaan publik seni selama 18 tahun, tahun 2016 ini memasuki tahun ke-19. Tapi kepercayaan itu bisa rapuh. Ketika penyelenggara “masuk terlalu dalam menikmati hasil perjuangan”, sensibilitas terhadap realitas di luar panggung bisa tumpul. Kasus ini mirip Iwan Fals yang blunder dukung kampanye Jokowi: integritas di mata publik bisa runtuh cepat, meski kemudian dikoreksi.
Pilihan paling realistis: ARTJOG memperbaiki diri. Jika harus memilih antara mempertahankan moralitas seni atau mempertahankan ARTJOG dalam bentuknya hari ini, maka moralitas seni harus diutamakan. Biarkan ARTJOG “runtuh” sementara, daripada membiarkan normalisasi hipokrit merusak ekosistem seni rupa dalam jangka panjang.
Seni yang sehat butuh kejujuran terhadap konteks. Bukan sekadar jualan narasi mahal, tapi juga berani melihat cermin: dari mana dana itu datang, dan apakah narasi yang kita jual masih masuk akal di hadapannya. Ngono yo ngono, ning ojo ngono.
Gresik, 19 Juni 2026
*Penulis adalah Pendiri Sanggar DAUN
