GRESIK, BN News – Dalam upaya melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari dampak negatif penyalahgunaan minuman beralkohol, Pemerintah Kabupaten Gresik bersama DPRD Kabupaten Gresik menetapkan peraturan daerah yang mengatur larangan peredaran minuman keras.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Imam Syaifudin, S.H., saat menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan DPRD Tahap VII di Rumah Buruh Gresik, Minggu (15/11/2026) siang.
Dalam kegiatan tersebut, Imam Syaifudin hadir bersama Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Gresik, Mohammad Rum Pramudya, S.H. Keduanya menyampaikan materi terkait Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras.
Imam menjelaskan, Perda tersebut menjadi salah satu landasan hukum pemerintah daerah dalam mengendalikan peredaran minuman keras di wilayah Kabupaten Gresik. Regulasi ini bertujuan melindungi masyarakat dari berbagai dampak yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan minuman beralkohol, baik terhadap kesehatan maupun keamanan dan ketertiban umum.
Dalam Perda tersebut ditegaskan sejumlah larangan, mulai dari memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menawarkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjamu, membawa, hingga meminum minuman keras di wilayah Kabupaten Gresik.
Menurut Imam, pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut sangat penting agar seluruh elemen masyarakat mengetahui batasan hukum sekaligus turut berperan dalam menjaga lingkungan dari peredaran minuman keras.
Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Gresik, Mohammad Rum Pramudya, S.H., dalam kesempatan tersebut turut memberikan pemaparan mengenai berbagai ketentuan larangan serta sanksi hukum bagi pihak yang melanggar Perda Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras.
Ia menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami secara menyeluruh ketentuan yang tertuang dalam Perda tersebut, termasuk konsekuensi hukum bagi setiap pelanggaran. Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak hanya mengetahui larangannya, tetapi juga memahami risiko hukum yang dapat timbul akibat memproduksi, mengedarkan, memperjualbelikan maupun mengonsumsi minuman keras sebagaimana diatur dalam regulasi daerah tersebut.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan Perda, tetapi juga memahami tujuan dan ketentuan yang diatur di dalamnya.
Imam berharap masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan serta melindungi generasi muda dari berbagai dampak negatif penyalahgunaan minuman beralkohol.
Dengan adanya sosialisasi tersebut, pelaksanaan Perda tentang Larangan Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Gresik diharapkan dapat dipahami dan menjadi perhatian bersama antara pemerintah dan masyarakat. (Telisik Hati)
