GRESIK, BN News – Bawaslu Gresik resmi meluncurkan platform pelayanan digital Pegiat Publik pada Senin, 29 Desember 2025. Kegiatan launching ini digelar sebagai bagian dari upaya modernisasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Bawaslu Gresik.
Peluncuran Pegiat Publik dihadiri oleh Ketua Bawaslu Jawa Timur, A. Warits, Jajaran Bawaslu Gresik, serta tamu undangan lainnya. Turut hadir Plt. Kepala Dinas Kominfo Gresik, Bakesbangpol Gresik, Peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif, serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Gresik.
Dalam sambutannya, A. Warits menyampaikan bahwa selama empat bulan terakhir Bawaslu Jawa Timur tengah fokus memperkuat kelembagaan. Menurutnya, penguatan kelembagaan tidak hanya dimaknai secara struktural, tetapi mencakup penguatan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia (SDM).
“Di Jawa Timur kami merumuskan delapan bidang penguatan kelembagaan. Setiap kabupaten/kota memiliki peran sebagai pilot project. Kota Blitar, misalnya, menjadi percontohan akuntabilitas agar Bawaslu semakin dipercaya publik,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan data pemilu menjadi salah satu fokus penting. Menurutnya, Indonesia belum memiliki catatan pemilu yang terdokumentasi secara komprehensif. Padahal, catatan pemilu tersebut sangat penting sebagai dasar rekonstruksi dan evaluasi penyelenggaraan demokrasi. Untuk itu, penguatan pengelolaan data dipilotkan di Kabupaten Malang.
Terkait inovasi di Gresik, A. Warits menilai kehadiran Pegiat Publik merupakan wujud nyata modernisasi birokrasi.
“Kalau dulu masyarakat merasa ribet mengurus laporan atau mengakses informasi, inovasi digital seperti ini menjadi solusi. Ini adalah langkah konkret modernisasi birokrasi di lingkungan Bawaslu Gresik,” ujarnya.
Selain itu, ia memaparkan sejumlah bidang penguatan kelembagaan lain, seperti peningkatan kapasitas kelembagaan di Kota Malang, keterbukaan informasi dan pelayanan hukum di wilayah koordinasi Probolinggo, serta tata kelola manajemen yang dipilotkan di Bangkalan.
A. Warits juga menyampaikan bahwa mulai tahun 2026, Bawaslu telah mencanangkan peningkatan akuntabilitas keuangan di seluruh Bawaslu kabupaten/kota. Targetnya, pada tahun 2028 tidak lagi ditemukan laporan keuangan yang bermasalah. Dalam konteks ini, Gresik ditetapkan sebagai wilayah penguatan bidang modernisasi, dan ia mengajak kabupaten/kota lain untuk mempraktikkan inovasi serupa.
Lebih jauh, ia menekankan peran Bawaslu dalam menjaga makna kedaulatan rakyat. Menurutnya, meskipun kedaulatan berada di tangan rakyat, kualitas demokrasi belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar seperti kemiskinan.
“Pemilu tidak otomatis menyelesaikan kemiskinan. Namun Bawaslu memiliki peran penting dalam mengedukasi bahwa demokrasi tidak berhenti pada hari pemungutan suara saja,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak, termasuk pegiat pendidikan pengawasan partisipatif, untuk terus mendorong literasi demokrasi yang lebih substantif.
“Kedaulatan rakyat tidak boleh bersifat semu. Demokrasi harus terus diperjuangkan pasca pemilu agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Melalui peluncuran Pegiat Publik, Bawaslu Gresik berharap dapat menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu. (Humas Bawaslu Gresik/Telisik Hati)
