GRESIK, BN News – Upaya penataan legalitas pondok pesantren (ponpes) di Kabupaten Gresik terus bergulir. Berdasarkan data terkini Kantor Kemenag Gresik, saat ini tercatat 211 pondok pesantren yang telah resmi memiliki IJOP (Izin Operasional) aktif.
Namun, keberadaan sejumlah pesantren yang masih terkendala dalam penerbitan baru maupun perpanjangan perizinan menjadi perhatian serius. Prosedur penerbitan IJOP saat ini mengacu pada regulasi terbaru Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Kepdirjen Pendis) Nomor 9491 Tahun 2025 sebagai perubahan atas Kepdirjen Pendis Nomor 2491 Tahun 2005.
Dalam regulasi terbaru tersebut, setiap pengajuan IJOP mengisyaratkan pemenuhan standar kelayakan sarana dan prasarana melalui Sertifikat Laik Fungsi (SLF) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Di lapangan, baru sekitar dua pesantren di Kabupaten Gresik yang telah berhasil mengantongi dokumen SLF dan PBG. Mayoritas pengelola pesantren mengeluhkan besarnya alokasi biaya pengurusan jasa konsultan teknis untuk memperoleh kedua sertifikasi bangunan tersebut.
Guna merespons dinamika perizinan di lapangan, Ketua DPRD Kabupaten Gresik langsung turun tangan berkoordinasi langsung dengan Kemenag Gresik. Kedua pihak merumuskan langkah dan skema solusi bagi lembaga pesantren yang masih terkendala dalam memperbarui atau mengurus IJOP.
Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan aturan terbaru Kepdirjen Pendis Nomor 9491 Tahun 2025 sekaligus rencana solusi bersama bagi lembaga pesantren yang masih terkendala dalam memperbarui atau mengurus IJOP. Saat ini, tercatat ada 211 pesantren ber-IJOP aktif di Gresik.
Melalui kolaborasi ini, Kemenag bersama Pemkab dan DPRD Gresik berkomitmen mendorong skema pendampingan lintas sektor guna mengurai beban lembaga keagamaan. Dengan pendataan yang terintegrasi dan tata kelola perizinan yang tertib, fasilitas belajar para santri dapat makin terjamin keberlangsungannya.
Mengapa lJOP Penting Bagi Pondok Pesantren? IJOP merupakan salah satu persyaratan administratif utama bagi Pondok Pesantren yang ingin mengajukan dan menerima bantuan resmi dari pemerintah. Keberadaan dokumen ljop ini menjadi bukti legalitas hukum bahwa lembaga pesantren tersebut telah terdaftar secara resmi.
Tanpa adanya izin operasional yang sah, alokasi program bantuan dari pemerintah tidak dapat disalurkan. Oleh karena itu, Kementerian Agama (Kemenag) mengimbau kepada seluruh pengelola Pondok Pesantren yang belum memiliki ljop untuk segera mengajukan dan menyelesaikan proses pengurusannya yang merujuk pada regulasi terbaru Keputusan Direktur Jenderal
Pendidikan Islam (Kepdirjen Pendis) Nomor 9491 Tahun 2025.
Diperlukan pula kolaborasi antara Dinas Pendidikan, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra), dan Kementerian Agama untuk mewujudkan pendataan serta koordinasi
yang terpadu.
Selain itu, turut dibahas harapan agar program hibah bagi pondok pesantren dapat kembali dibuka pada tahun 2028 sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap
keberlangsungan dan kemajuan lembaga pesantren.
Sebagai tindak lanjut, komunikasi ini akan dilanjutkan melalui pembahasan teknis bersama dinas dan instansi terkait dengan tetap berpedoman pada Peraturan Daerah
(Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik.
“Melalui sinergi dan kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan pengembangan pondok pesantren di Kabupaten Gresik semakin maju dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sumber daya
manusia yang religius, berkarakter, dan berkualitas,” tandas Cak Syahrul sapaan akrabnya, Sabtu (7/11/2026).
Sementara, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Muhammad Ali Faiq, didampingi Kasi PD. Pontren Kantor Kemenag Gresik, Wayan Kurniawan mengatakan, Kementerian Agama Kabupaten Gresik memperkuat langkah strategis untuk mengurai hambatan pengurusan Izin Operasional (IJOP) bagi ratusan pondok pesantren di wilayahnya. Upaya ini berfokus pada penyelarasan aturan terbaru serta pencarian solusi atas tingginya biaya pemenuhan dokumen administrasi bangunan lembaga keagamaan.
Faiq menegaskan, pertemuan dengan Ketua DPRD Gresik ini dirancang untuk merumuskan langkah terpadu dalam mendukung tata kelola pesantren yang legal dan akuntabel.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, Kemenag Gresik bersama pihak-pihak terkait menyepakati pentingnya mendorong skema pendampingan serta menjajaki kolaborasi lintas sektor bersama dinas dan instansi daerah terkait.
Di saat yang sama, Kemenag Gresik mengimbau seluruh pengasuh pesantren untuk tetap aktif berkonsultasi dan memperbarui data perizinannya demi keberlangsungan serta keamanan fasilitas belajar santri. (Telisik Hati)
