GRESIK, BN News – Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Gresik, Habibur Rohman, menegaskan pentingnya keakuratan data kependudukan untuk kepentingan masyarakat dan penyelenggaraan pemilu. Hal tersebut disampaikannya dalam Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Selasa (3/2/2026), dengan tema “Transformasi Pelayanan Digital Administrasi Kependudukan (Adminduk) untuk Mendukung Pelayanan Dasar”.
Habib menjelaskan, selama ini setiap tahapan pemilu mengharuskan penyelenggara melakukan validasi data pemilih secara door to door dengan melibatkan banyak petugas. Proses tersebut membutuhkan waktu, tenaga, dan anggaran yang besar.
“Setiap ada pemilu, kami harus turun langsung ke masyarakat untuk valiasi data pemilih. Jika data kependudukan sudah benar-benar akurat dan mutakhir, anggaran pemilu bisa dihemat hingga sekitar Rp3 triliun bila mengacu pada jumlah TPS 2024, karena tidak perlu lagi dilakukan Pencocokan dan Penelitian (Coklit),” ujarnya.
Namun demikian, ia menyoroti masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus dan memperbarui data kependudukan. Salah satu persoalan yang kerap terjadi adalah tidak dilaporkannya penduduk yang telah meninggal dunia.
“Masalahnya ada pada kesadaran masyarakat. Harus ada mekanisme yang jelas dan payung hukum yang kuat, karena masih ditemukan penduduk meninggal yang tidak diurus administrasinya,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya kebijakan strategis dari Dispendukcapil, terutama di tengah era digital. Menurutnya, meskipun sekitar 79 persen penduduk telah mengakses internet, hal tersebut belum sepenuhnya menjamin kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan.
“Di banyak tempat, layanan digital belum tentu mudah diakses semua warga. Transformasi digital harus benar-benar inklusif,” tambahnya.
Melalui forum ini, Bawaslu Gresik berharap terbangunnya sinergi yang semakin kuat antara Dispendukcapil, penyelenggara pemilu, dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa dan masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mewujudkan data kependudukan yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi, sehingga pelayanan dasar dapat berjalan lebih optimal sekaligus mendukung penyelenggaraan pemilu yang efisien, berkualitas, dan berintegritas. (Humas Bawaslu Gresik/Telisik Hati)
Bawaslu Gresik Rofa’atul Hidayah Tegaskan Edukasi Demokrasi Harus Aktif dan Terbuka ke Publik
GRESIK, BN News – Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Gresik, Rofa’atul Hidayah, memimpin apel Senin pagi yang diikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu Gresik, Senin (2/2/2026).
Dalam arahannya, Rofa’atul Hidayah menekankan pentingnya komitmen seluruh jajaran untuk terus mempertanggungjawabkan setiap kegiatan kelembagaan kepada publik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan aktif memproduksi konten edukasi kepemiluan dan informasi pengawasan melalui berbagai platform media sosial, termasuk konten singkat dan informatif.
Ia menyampaikan bahwa literasi demokrasi tidak hanya dilakukan melalui kegiatan tatap muka, tetapi juga dapat diperluas melalui konten-konten digital yang mudah diakses masyarakat. Menurutnya, momentum saat ini merupakan waktu yang tepat untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepemiluan secara masif dan berkelanjutan.
“Setidaknya dalam satu minggu, minimal tiga kali kita melakukan konsolidasi demokrasi melalui berbagai bentuk kegiatan dan publikasi,” tegasnya.
Selain itu, Rofa’atul Hidayah juga mengingatkan pentingnya pengarsipan kegiatan secara rutin dan tertib sebagai bagian dari akuntabilitas kelembagaan serta dokumentasi kinerja Bawaslu Gresik.
Apel pagi tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi internal dan meningkatkan semangat kerja seluruh jajaran dalam menjalankan tugas pengawasan serta edukasi demokrasi kepada masyarakat. (Humas Bawaslu Gresik/Telisik Hati)
Jaga Hak Pilih, Robbah Khunaifih Turun ke Desa Pranti Lakukan Pengawasan Uji Petik PDPB
GRESIK, BN News – Anggota Bawaslu Gresik, Robbah Khunaifih melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa Pranti, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, dalam rangka pelaksanaan uji petik Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Senin (2/2/2026).
Koordinasi tersebut dilakukan sebagai langkah awal untuk memastikan data pemilih yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi faktual masyarakat. Uji petik PDPB bertujuan mengecek keakuratan data pemilih, meliputi pemilih baru, pemilih yang telah meninggal dunia, warga yang pindah domisili, serta warga yang telah memenuhi syarat usia memilih.
Robbah Khunaifih menyampaikan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan merupakan proses penting yang harus dilakukan secara konsisten, tidak hanya menjelang tahapan pemilu. Data pemilih yang akurat dan mutakhir menjadi kunci utama dalam melindungi hak konstitusional warga negara.
“Koordinasi dengan pemerintah desa sangat penting agar data kependudukan dan data pemilih dapat disinkronkan dengan baik. Dengan begitu, potensi permasalahan data pemilih dapat dicegah sejak dini,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Gresik juga mendorong peran aktif pemerintah desa dan masyarakat untuk ikut mengawasi keakuratan data pemilih. Warga diimbau untuk memastikan namanya tercantum dengan benar dalam daftar pemilih serta segera melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian data di lingkungan masing-masing.
Melalui koordinasi dan uji petik PDPB ini, Bawaslu Gresik berharap kualitas data pemilih di Kabupaten Gresik semakin baik, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. (Humas Bawaslu Gresik/Telisik Hati)
