GRESIK, BN News – Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir, SS, M.Hum, menghadiri undangan JTV Legislatif Awards 2025, Selasa (16/9/2025). Dalam kesempatan ini, DPRD Kabupaten Gresik menerima Penghargaan atas Kinerja Terbaik dalam Pembangunan Daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Gresik, M. Syahrul Munir, menyatakan bahwa meskipun menerima penghargaan, pihaknya merasa masih banyak kekurangan dan jauh dari harapan.
Ketua DPRD Kabupaten Gresik, M. Syahrul Munir, menyatakan bahwa meskipun menerima penghargaan, pihaknya merasa masih banyak kekurangan dan jauh dari harapan.Ia menegaskan komitmen untuk terus berupaya memperbaiki kondisi masyarakat Gresik. Menurutnya, pembangunan daerah harus bertujuan menyejahterakan masyarakat, dan aduan-aduan yang masuk akan ditindaklanjuti untuk menciptakan kebijakan dan produk hukum yang bermanfaat bagi Gresik.
“Kami merasa masih kurang dan jauh dari harapan, namun kita tetap berikhtiar untuk perbaikan kondisi masyarakat,“ ujar Ketua DPRD Kabupaten Gresik.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Gresik M. Syahrul Munir, SS, M.Hum juga menyampaikan ungkapan rasa syukurnya atas capaian ini. “Alhamdulillah, saya menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang telah didapat DPRD Kabupaten Gresik atas Kinerja Terbaik dalam Pembangunan Daerah,” katanya.
Syahrul Munir juga mengapresiasi atas kinerja seluruh jajaran DPRD Kabupaten Gresik dan Pemerintah Daerah serta dukungan dari seluruh masyarakat Kabupaten Gresik.
“Penghargaan ini bukan semata-mata untuk pribadi saya, tetapi merupakan wujud apresiasi atas kerja keras bersama
seluruh jajaran DPRD, Pemerintah Daerah, serta dukungan masyarakat Gresik,”ungkap Syahrul dengan nada penuh syukur.
Menurutnya, penghargaan yang diraih saat ini akan menjadi motivasi bagi pihaknya untuk terus bekerja lebih baik, menjaga transparansi, memperkuat sinergi dengan semua pihak, dan memperjuangkan aspirasi rakyat Gresik.
“Kami percaya bahwa kemajuan daerah hanya dapat dicapai melalui kebersamaan, gotong royong, dan semangat bersama mewujudkan Gresik Baru lebih maju,” pungkas politisi muda dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Sebelumnya, untuk pertama kalinya, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat DPRD Kabupaten Gresik juga menorehkan prestasi membanggakan di tingkat Jawa Timur.
Dalam ajang penghargaan JDIH 2025, Sekretariat DPRD Gresik dinobatkan sebagai Pengelola JDIH Terbaik III kategori Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, didampingi Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dalam upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
Penghargaan diterima oleh Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir. Atas prestasi ini, ia berterima kasih kepada seluruh pihak baik pimpinan, anggota, sekretariat dan masyarakat Gresik.
“Terima kasih atas kinerja luar biasa dari pimpinan, anggota DPRD, sekretariat, masyarakat, serta semua pihak yang terlibat. Ini menjadi penghargaan perdana JDIH Sekretariat DPRD Gresik dari Provinsi Jawa Timur,” ungkap Syahrul Munir.
Dia menegaskan, penghargaan ini menjadi bukti komitmen DPRD Gresik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis layanan informasi publik.
Melalui JDIH, masyarakat kini dapat mengakses berbagai dokumen hukum daerah secara daring, mulai dari peraturan daerah, keputusan kepala daerah, hingga produk hukum lainnya.
“Ini menegaskan bahwa DPRD Gresik sudah menjalankan keterbukaan informasi terhadap produk-produk hukum kepada masyarakat,” tegasnya.
Sebagai pusat dokumentasi dan informasi hukum daerah, JDIH dikelola secara sistematis dan terintegrasi dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN).
Keberadaan JDIH sangat strategis dalam mendukung terwujudnya pemerintahan terbuka (open government), meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta mendorong partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan daerah.
Sekretariat DPRD sendiri merupakan unsur pendukung yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, sekaligus menyediakan tenaga ahli serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif.
“Dengan adanya JDIH, seluruh proses dan informasi hukum dapat diakses lebih cepat, tepat, dan terbuka,” terang Syahrul Munir.
Tak hanya sebagai sistem kearsipan digital, JDIH juga menjadi bentuk pelayanan hukum kepada publik. Keberadaannya menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat, akademisi, pelaku usaha, hingga perangkat daerah dalam menyusun atau menyesuaikan kebijakan dengan aturan yang berlaku. (Telisik Hati)
