KRITIK DINSOS: Ketua DPRD Gresik H Much Abdul Qodir Sayangkan Dinsos Tunjuk Karang Taruna Jadi Verifikator PKH Inklusif. (Telisik Hati)
BUMINUSANTARANEWS.COM – Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Gresik dr. Ummi Khoiroh menunjuk Karang Taruna sebagai tim verifikator data pada Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif.
“Program PKH inklusif digarap bersama semua pihak. Untuk verifikasi data kami minta tolong ke Karang Taruna,” ujar Ummi Khoiroh saat dikonfirmasi media, Senin (22/8/2022).
Kadinsos beralasan Karang Taruna merupakan lembaga sosial, sehingga bisa diberdayakan untuk semua program pemberdayaan sosial.
“Karang Taruna adalah salah satu lembaga sosial. Jadi bisa diberdayakan untuk segala program sosial,” tegasnya.
Ummi mengungkapkan, untuk sementara tugas yang diserahkan ke Karang Taruna adalah verifikasi data keluarga penerima manfaat (KPM) yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Untuk diketahui, pada APBD 2022, Pemkab Gresik telah menyiapkan anggaran Rp 4,9 miliar dengan target bisa disalurkan kepada 2.645 KPM.
Sasaran PKH Inklusif ini adalah warga yang tidak masuk dalam penerima PKH reguler yang bersumber dari APBN maupun PKH plus yang bersumber dari APBD Propinsi.
Tak pelak, apa yang dilakukan Dinsos tersebut menuai reaksi keras dari Ketua DPRD Gresik H Much Abdul Qodir. Pria yang akrab disapa Cak Qodir ini menyayangkan langkah Dinsos menunjuk Karang Taruna sebagai tim verifikator PKH Inklusif.
Sebab, hal ini bertolak belakang dengan fungsi utama pembentukan Karang Taruna, yakni sebagai wadah pemberdayaan di sektor kepemudaan.
“Kalau dengan Karang Taruna saya tidak setuju sama sekali, karena kontradiktif dengan fungsi organisasi dan tujuan didirikannya Karang Taruna,” tegas Cak Qodir.
Ketua DPRD Gresik ini juga menyesalkan alasan Kadinsos Ummi Khoiroh yang beralasan bahwa penunjukan Karang Taruna sebagai tim verifikator karena merupakan lembaga pemberdayaan, sehingga dapat diberdayakan untuk segala program pemberdayaan.
“Ya memang pemberdayaan, tapi jangan diartikan memberdayakan orang lain atau menjadi pendamping program pemberdayaan. Tapi pemberdayaan Karang Taruna itu dari sisi kepemudaannya,” cetus Cak Qodir yang juga Ketua DPC PKB Gresik ini.
Cak Qodir lebih mengapresiasi program Karang Taruna yang fokus pada pemberdayaan pemuda di kecamatan dan desa-desa, sehingga bisa bersaing di era digitalisasi.
“Karang Taruna itu ya ngurusi kepemudaan, jangan ikut-ikutan ngurusi program sosial. Terlebih, selama ini Dinsos sudah memiliki tim atau jaringan kuat untuk penanganan kesejahteraan sosial hingga tingkat desa, diantaranya tim PKH, tim BPNT, dan lainnya,” bebernya.
“Mereka yang lebih tepat untuk diajak kerja sama untuk program itu, bukan karang taruna. Jadi, jangan sampai menimbulkan kesan Karang Taruna mengambil alih pekerjaan tim yang sudah ada,” imbuh Cak Qodir dengan nada geram. (Didik Hendri Telisik Hati)
