SIDOARJO, BN News – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang melarang masyarakat melangsungkan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Informasi yang menyebutkan bahwa layanan nikah di KUA hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu merupakan informasi yang tidak benar.
Penegasan tersebut disampaikan Kepala Bidang Urusan Agama Islam (Urais) Kanwil Kemenag Jawa Timur, Munir, sebagai upaya memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat sekaligus meluruskan informasi yang beredar mengenai layanan pencatatan pernikahan di KUA.
Lebih lanjut Munir menjelaskan, menikah di kantor KUA pada hari dan jam kerja merupakan hak seluruh masyarakat tanpa membedakan latar belakang maupun kondisi ekonomi. Layanan tersebut tidak dipungut biaya atau gratis.
Sementara itu, bagi calon pengantin yang memilih melangsungkan akad nikah di luar kantor KUA, seperti di rumah, gedung, atau masjid, maupun di luar hari dan jam kerja, dikenakan biaya sebesar Rp600.000 sesuai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Biaya tersebut disetorkan langsung ke kas negara melalui mekanisme pembayaran resmi, bukan diberikan secara tunai kepada petugas KUA atau penghulu,” jelasnya, Senin (9/11/2026).
Ia juga menegaskan bahwa petugas KUA maupun penghulu tidak diperbolehkan mengarahkan atau memaksa calon pengantin untuk menikah di luar kantor KUA. Masyarakat tetap memiliki kebebasan menentukan lokasi akad nikah sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan, pendaftaran nikah dapat dilakukan secara mandiri melalui laman resmi simkah4.kemenag.go.id. Melalui layanan tersebut, calon pengantin dapat melakukan pendaftaran serta memilih lokasi dan jadwal pelaksanaan akad nikah sesuai ketentuan.
Kanwil Kemenag Jawa Timur mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Masyarakat juga diharapkan memanfaatkan kanal informasi resmi Kementerian Agama untuk memperoleh penjelasan terkait prosedur dan biaya layanan pernikahan.
Apabila menemukan dugaan penyimpangan atau mengalami kendala dalam memperoleh layanan pernikahan di KUA, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui kanal pengaduan resmi Kementerian Agama dengan menyertakan bukti pendukung agar dapat ditindaklanjuti.
Melalui penegasan ini, Kanwil Kemenag Jawa Timur berkomitmen memastikan layanan pencatatan pernikahan berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat.(*)
