Penulis📰 Didik Hendri Telisik Hati
SURABAYA, BN News – Dalam upaya mempercepat program prioritas pembangunan sarana dan prasarana Madrasah serta Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT), serta Balai Nikah dan Manasik Haji (BNMH) melalui penggunaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun anggaran 2024, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan “Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Proyek SBSN Tahun Anggaran 2024”.
Kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Menteri Agama, Saiful Rahmat Dasuki, serta Plt. Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Mufi Imron Rosyadi, Kabag TU Kanwil Kemenag Prov. Jawa Timur, Santoso dan dihadiri pula oleh para Kepala Kemenag Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, termasuk di antaranya Kepala Kemenag Gresik, H. Moh. Ersat beserta Kasi Pendma Kemenag Gresik, Hj. Masfufah, Kepala MTsN Gresik, Pamuji, beserta Kepala MIN 1 Gresik, Santiaji yang berlangsung di Hotel Capital, Surabaya pada hari Sabtu, 4 Mei 2024, dimulai pukul 12.00 WIB.
Dalam sambutannya pada acara penting di Kementerian Agama RI, Wakil Menteri Agama RI, Saiful Rahmat Dasuki, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan dan pelayanan haji serta umrah. Keberadaan proyek Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tahun anggaran 2024 diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas bagi seluruh masyarakat.
Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki berharap agar proyek SBSN dapat berjalan baik, lancar. Ia juga mengapresiasi Kementerian Agama yang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. “Kemenag saat ini adalah kementerian yang sudah diperhitungkan, paling tertransformatif di bidang digitalisasi, paling terbuka di bidang informasi, dan paling terdepan dalam menyuarakan serta mensukseskan program Moderasi Beragama,” ujarnya dengan penuh optimisme.
Wakil Menteri Agama juga memberikan pesan-pesan penting kepada para pegawai Kemenag, termasuk untuk mempercepat dan memastikan penyerapan anggaran yang tepat, tidak memberikan kesempatan untuk pelanggaran organisasi, menjaga kredibilitas dan kinerja ASN Kemenag, serta memberikan perhatian yang serius terhadap jamaah haji.
“Jamaah haji adalah prioritas utama, sehingga PHU (Penyelenggara Haji Umrah) harus terus melakukan pemahaman dan penguatan terhadap mereka sehingga dapat meminimalisir masalah-masalah yang muncul,” tambahnya dengan tegas.
Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi para pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana serta kelancaran pelaksanaan proyek SBSN. Saat ini, pemerintah terus berupaya memperkuat infrastruktur pendidikan dan layanan keagamaan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses yang lebih baik terhadap pendidikan dan layanan haji serta umrah.
Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi para peserta untuk saling berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek SBSN di wilayahnya masing-masing. Dengan kerjasama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait, diharapkan pembangunan infrastruktur Madrasah dan layanan haji serta umrah dapat terus berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. (Didik Hendri Telisik Hati)
