Sidoarjo, BN News – Komisi VIII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam rangka pengawasan pengembangan kawasan industri halal nasional (3 Juli 2025). Fokus kunjungan diarahkan ke Halal Industrial Park Sidoarjo (HIPS), sebagai salah satu kawasan strategis dalam mendukung akselerasi ekosistem halal di Indonesia.
Kunjungan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, bersama sejumlah anggota Komisi VIII, perwakilan Kementerian Agama RI, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Pemerintah Daerah, serta pelaku industri halal. Mereka meninjau langsung kesiapan infrastruktur dan potensi pengembangan kawasan industri halal berbasis UMKM dan ekspor di HIPS.
Kepala BPJPH Kemenag RI, Haikal Hassan, dalam paparannya menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memiliki 6,5 juta produk halal dari 2,4 juta pelaku usaha halal, yang didukung oleh 140 ribu pendamping PPH, 300 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 1.500 auditor halal, dan 20 ribu penyelia halal.
“Kehadiran HIPS di Sidoarjo adalah langkah besar. Kita akan mendukung pembangunan LPH di sini agar percepatan kawasan halal ini benar-benar terwujud. Ini adalah bagian dari komitmen membangun sistem halal yang terpercaya, konsisten, dan berintegritas,” ujar Haikal.
Ia menambahkan bahwa Indonesia saat ini berada di peringkat ke-8 dunia sebagai negara produsen produk halal, sementara Malaysia di posisi pertama dengan 15 kawasan industri halal aktif.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menyampaikan bahwa pengembangan kawasan seperti HIPS tidak hanya berdampak pada skala industri besar, tetapi juga membawa manfaat nyata bagi ekosistem halal di sekitarnya.
“Dengan adanya HIPS ini, percepatan industri halal di wilayah sekitarnya akan ikut terdorong. UMKM lokal, pelaku usaha makanan, minuman, kosmetik, hingga logistik halal akan terintegrasi dalam satu ekosistem. Ini menciptakan efek domino yang positif,” ujar Abidin Fikri.
Ia menambahkan bahwa Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal kebijakan jaminan produk halal secara menyeluruh, mulai dari infrastruktur kawasan, pembinaan pelaku usaha, hingga penguatan SDM dan pengawasan.
“Kami ingin memastikan sistem halal ini tidak hanya kuat di atas kertas, tapi juga hadir dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara nyata,” tegasnya.
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Akhmad Sruji Bahtiar, juga menyampaikan kesiapan pihaknya untuk mendukung penuh percepatan HIPS.
“Kami siap mendampingi pelaku usaha dari sisi pembinaan, regulasi, hingga fasilitasi sertifikasi halal. HIPS adalah peluang besar untuk menjadikan Jawa Timur sebagai pusat industri halal yang modern dan berdaya saing tinggi,” ujarnya.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan cinderamata antara Komisi VIII DPR RI dan BPJPH, serta dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke kawasan HIPS, di mana rombongan melihat langsung kesiapan fasilitas serta berdialog dengan pengelola kawasan.
Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong percepatan kawasan industri halal yang terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan global. (Telisik Hati)
