Penulis📚✍️ Humas DKG/Telisik Hati
BN News.com – Dewan Kebudayaan Gresik (DKG) bersama Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Budaya, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafbudpora) Kabupaten Gresik menggelar Rembug Kebudayaan di Gedung Nasional Indonesia (GNI), Jalan Pahlawan 58 Gresik, Selasa (28/11) siang.
Hadir sebagai narasumber Budayawan Nasional dan Panelis Kongres Kebudayaan Indonesia 2023, Halim HD dan Sejarawan Gresik, Dr. Muchammad Toha, S. Ag., M. Si. Tema yang di bahas dalam Rembug Kebudayaan kali ini adalah Refleksi Sejarah dan Budaya Gresik pasca Kongres Kebudayaan Indonesia.
Pada forum ini, Halim selaku narasumber utama mengkritisi keputusan Jendral Rudini selaku Mendagri waktu itu yang menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 5A/1993 tentang Pembentukan Dewan Kesenian, ini dianggap menimbulkan chaos pada sistem kerja kebudayaan. Dikarenakan dengan adanya intruksi tersebut terjadi banyak persepsi fungsi dan peran Dewan Kesenian di kalangan seniman.
“Dewan Kesenian itu adalah wujud organisasi kaum seniman, bukan berdasarkan instruksi. Ini kritik saya Kepada Salim Said (yang ditemuinya di Temu Teater ’93),” ucap Halim HD.
Dari hal itu, pemateri yang sudah malang melintang berjejaring dan melakukan riset Dewan Kesenian di berbagai daerah di Indonesia, ia menjelaskan posisi Dewan Kesenian di masing-masing tingkatan. Menurutnya, yang paling ideal daripada posisi Lembaga Kebudayaan di tingkat Kabupaten/Kota adalah Dewan Kesenian, bukan Dewan Kebudayaan. Adapun di tingkat Provinsi dan Nasional bisa mewujud dalam Dewan Kebudayaan.
“Kebudayaan itu spiritnya, ruhnya, nilainya. Tetapi wujud daripada itu, mestinya Dewan Kesenian,” tegasnya serius.
Halim juga menyampaikan, bahwa poin paling penting dalam kerja kebudayaan adalah berada pada komunitas, sanggar, kelompok/group kesenian, yang itu semua menjadi basis dasar kerja seni dan kebudayaan.
“Dan posisi Dewan Kesenian adalah sebagai fasilitator juga Advokat yang memberikan dampingan kepada kelompok-kelompok tersebut. Kemudian dari Dewan-Dewan Kesenian di tingkat Kabupaten/Kota itu diserap oleh Dewan Kebudayaan yang berada di tingkat Propinsi,” ungkap networker kebudayaan dan panelis Kongres Kebudayaan Indonesia 2023 itu.
Ia juga mendorong agar setiap Dewan Kesenian memiliki bank data Kesenian. “Dewan Kesenian penting memiliki bank data untuk menguatkan basis produksi apa yang akan dilakukan dan mengisi kekosongan data di dinas,” tambahnya.
Dan Halim, juga menyampaikan pentingnya peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup) atau juga peraturan walikota (perwali) yang menitik-beratkan pada angka anggaran pasti bagi dewan kesenian atau dewan kebudayaan.
“Karena komitmen pada kebudayaan haruslah berbasis angka anggaran pemerintah daerah. Nominalnya harus jelas, tetap, dan cenderung naik,” desaknya.
Sementara itu, Sejarawan Gresik, Muchammad Toha menandaskan pentingnya Dewan Kebudayaan dan para pelakunya untuk menjaga agar budaya tetap lestari.
“Budaya, walaupun kecil harus seperti rumput, punya akar yang kuat yang kokoh dan tidak mudah untuk dicerabut dari akar itu sendiri,” ujarnya sarat filosofi.
Toha yang juga pejabat penting di lingkungan Kemenag ini memberi pesan dan catatan dalam kegiatan ini, bahwa kedudukan DKG tidak hanya sebagai penggembira untuk menghibur kekuasaan, namun juga posisi dewan kebudayaan atau dewan kesenian sangat sentral untuk merawat tradisi, seni dan kebudayaan yang ada sebagai wajah budaya lokal kita. DKG ini menjadi punjer untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan yang ada di Gresik. Maka budyawan ini harus betul-betul eksis.
Dalam forum tersebut, hadir juga Ibu Yayuk selaku Kepala Bidang (kabid) Kebudayaan, Staf Sekretariat Dinas Parekrafbudpora, Badan Pengurus Harian (BPH) Dewan Kebudayaan Gresik, Budayawan Kris Aji AW, Sastrawan Budi Palopo, Bapak Nur Fakih, Teaterawan Moh. Dzunnur Ain, segenap Pengurus Dewan Kebudayaan Gresik, dan perwakilan Lembaga Kebudayaan.
Dan dari forum Rembug Budaya kali ini, sekurang-kurangnya ada beberapa rekomendasi yang harus diwujudkan, yaitu :
1. Adanya bank data kesenian dimiliki Dewan Kebudayaan Gresik;
2. Adanya riset dan kurasi seni yang melibatkan kelompok-kelompok kesenian di akar rumput;
3. Adanya Perda dan Perbup yang menetapkan Anggaran Kebudayaan;
4. Meminta dinas-dinas terkait untuk dapat membawa dan turut merekomendasikan Gresik dalam kegiatan-kegiatan berskala Nasional dan internasional. Seperti Jalur Rempah, Panji, dsb;
5. Mengajak para stakeholder kebudayaan dan rekan-rekan pada Dewan Kebudayaan untuk melakukan giat-giat kebudayaan dengan dua nafas, Konsep Bandar dan Ruang Tamu Peradaban. (Humas DKG/Telisik Hati)
