GRESIK, BN News – Tingginya angka Pengangguran di Kota Santri memantik keprihatinan dari Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (Depicab) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Kabupaten Gresik.
Betapa tidak, pada tahun 2024, tercatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Gresik masih di angka 6,45%, atau sekitar 50.368 orang dengan sebagian besar didominasi oleh lulusan SMA.
Padahal di Kabupaten Gresik saat ini sedikitnya ada 2.077 perusahaan yang beroperasi, baik skala kecil maupun besar, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maupun Penanaman Modal Asing (PMA).
Hal ini disampaikan Ketua Depicab SOKSI Kabupaten Gresik H. Ahmad Nurhamim, S.Pi, M.Si saat memberikan keterangan pers di kantor Depicab SOKSI, Sabtu (1/11/2025).
“SOKSI Gresik sangat prihatin melihat fakta masih tingginya angka pengangguran terbuka di Gresik, sehingga memunculkan gelombang demo dari masyarakat. SOKSI berharap adanya akselerasi penanganan pengangguran yang serius dari pemeritah,” ujar Nurhamim yang juga Wakil Ketua DPRD Gresik ini.
Pria yang akrab disapa Anha ini menyebutkan, pemerintah sudah diberikan ruang lebar oleh regulasi dalam penanangan pengangguran. Antara lain, dengan sudah disahkannya peraturan daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2022, tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.
“Perda ini sebagai guidance pemerintah untuk menangani tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Gresik,” tandasnya.
Politikus Senior Partai Golkar ini Wakil menegaskan bahwa Perda Nomor 7 Tahun 2022 merupakan perda inisiatif DPRD. Perda ini dibuat sebagai bentuk keprihatinan wakil rakyat masih tingginya angka pengguran di Gresik.
“Makanya dalam perda itu sangat terang benderang diatur bahwa warga ber-KTP Gresik punya hak 60 persen yang mengisi kebutuhan pekerjaan setiap ada lowongan,” tuturnya.
Namun fakta di lapangan, kata Anha, banyak lowongan yang ada tidak terisi oleh masyarakat asli Gresik (ber-KTP Gresik), sehingga kondisi ini membuat masyarakat resah.
“Banyak laporan yang masuk ke kami ada indikasi orang dalam (ordal) yang bermain jika ada lowongan pekerjaan. Lowongan itu kebanyakan diisi dari luar Gresik. Ini yang tengah kami telusuri,” jelas Anha tanpa mau membeberkan siapa ordal itu.
Lebih jauh Anha menyatakan, sebagai Wakil Ketua DPRD, dirinya sering menanyakan kepada Disnaker terkait progres penanganan angka pengguran di Gresik secara riil. Siapa saja pengangguran warga Gresik yang sudah mendapatkan pekerjaan? Baik itu melalui rekrutmen Job Fair atau pragram Gresik Kerja lainnya.
“Disnaker tidak bisa memberikan data yang akurat. Sekarang berapa warga Gresik yang nganggur, butuh pekerjaan? Kalau ada lowongan baik lewat Job Fair siapa saja pelamar yang dapat pekerjaan atau diterima dari sekian kebutuhan pekerjaan? Rumahnya dimana, dari desa mana? Tapi Disnaker tidak menunjukan data riilnya,” ungkapnya.
Selama ini tambah Anha, yang menjadi tantangan Disnaker adalah menyiapkan tenaga skill sesuai yang dibutuhkan perusahaan untuk mengisi lowongan pekerjaan.
“Di SOKSI ada bidang yang menangani ini. Kami siap membantu menyiapkan skill calan-calon pekerja sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tentunya hal itu bisa jalan kalau ada intervensi dari pemerintah selaku eksekutor,” pintanya.
Ia juga berharap dalam penanganan pengangguran terbuka tidak hanya sekadar formalitas. Artinya, program jalan ketika ada desakan dari masyarakat seperti melalui aksi demo. “Intinya, progres dan capaian penanganan pengangguran di Gresik tak bisa terukur dengan baik,” cetusnya sembari mengajak seluruh jajaran Pengurus Depicab SOKSI Gresik turut bekerja keras menekan angka pengangguran di kota santri Gresik. (Telisik Hati)
