GRESIK, BN News – Pemerintah Kabupaten Gresik mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Memasuki pertengahan bulan pertama pelaksanaan, Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, meminta percepatan pendataan melalui sistem digital agar target sensus dapat segera tercapai.
Hal tersebut disampaikan Wabup Alif saat menghadiri kegiatan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Ruang Putri Mijil, Pendopo Gresik, Selasa (30/6/2026). Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, Kepala BPS Kabupaten Gresik Indriya Purwaningsih, jajaran Forkopimda, serta perwakilan OPD di lingkungan Pemkab Gresik.
Dalam arahannya, Wabup Alif menyebut capaian sensus saat ini masih sekitar 17 persen, sementara pelaksanaan akan berakhir pada 31 Agustus 2026. Untuk mempercepat pendataan, ia mengusulkan pemanfaatan data pegawai di lingkungan Pemkab Gresik yang berjumlah sekitar 12.000 orang.
“Kalau petugas BPS harus mendatangi satu per satu dari total 12.000 pegawai kita di lingkungan Pemkab hingga guru-guru sekolah, tentu BPS bisa pusing sendiri dan waktu akan habis. Saya instruksikan lewat Pak Sekda untuk membuat surat resmi. Kumpulkan data email dan nomor telepon, lalu lakukan blasting kuesioner digital terintegrasi via WhatsApp dan Gmail,” ujar Wabup Alif.
Menurutnya, proses tersebut juga akan disertai pemantauan secara berkala. BPS akan menyampaikan daftar instansi atau pegawai yang belum mengisi kuesioner, sehingga masing-masing kepala OPD dapat segera melakukan tindak lanjut. Dengan cara ini, petugas BPS bisa lebih fokus melakukan pendataan terhadap pelaku usaha dan perusahaan yang masih menghadapi kendala di lapangan.
Wabup Alif menegaskan, data Sensus Ekonomi sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Sebagai daerah industri yang terus berkembang, Gresik membutuhkan data ekonomi yang akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan, investasi, serta pengembangan UMKM.
Wabup Alif menerangkan bahwa data Sensus Ekonomi 10 tahunan ini sangat krusial bagi masa depan Kabupaten Gresik yang kini menjadi kawasan industri raksasa. Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Kawasan Industri Gresik (KIG), Kawasan Maspion, hingga 90.000 UMKM membutuhkan basis data yang berkualitas agar arah kebijakan pembangunan daerah ke depan tepat sasaran.
Ia juga mengajak seluruh pelaku usaha, baik perusahaan maupun usaha perorangan, untuk memberikan data yang benar kepada petugas sensus. Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir karena data sensus tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan.
“Saya sendiri sudah disensus oleh teman-teman BPS dan menyampaikan data apa adanya yang formal di atas kertas. Masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu takut akan masalah pajak atau lainnya. Berikan data yang jujur mengenai tenaga kerja, omzet, dan jenis produksi,” tambahnya.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi sumber data penting bagi pemerintah maupun pelaku usaha. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk melihat kondisi dunia usaha, mengidentifikasi peluang investasi, meningkatkan daya saing, sekaligus menjadi dasar penyusunan program pembangunan daerah, termasuk RPJMD.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman menyatakan kesiapan seluruh perangkat daerah untuk mendukung percepatan pendataan digital. Ia berharap langkah tersebut dapat membantu mewujudkan target 100 persen pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Gresik.(Telisik Hati)
