Penulis📚 Didik Hendri Telisik Hati
BN News.com – Guna melindungi hak-hak masyarakat atas kepemilikan tanah, Kementrian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Gerakan Pemasangan Patok Batas (Gemapatas). Kegiatan yang digelar secara daring dan luring ini digelar serentak di 33 Provinsi se-Indonesia.
Acara Gemapatas kali ini bertemakan “Anti Cekcok Anti Caplok” dipusatkan di Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah dan bakal dicacatkan dalam Museum Rekor Indonesia (MURI).
Di Kabupaten Gresik, kegiatan dipusatkan di Desa Dahanrejo Kecamatan Kebomas, Jumat (3/2/2023).
Wakil Bupati Gresik Hj Aminatun Habibah mengapresiasi dan mendukung program Gemapatas yang digagas Kementrian ATR/BPN, yang dilakukan secara serentak di Indonesia. Ini akan membantu masyarakat untuk memiliki hak dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
“Dengan dipasangnya patok tanda batas pemilik tanah, diharapkan juga dapat meminimalisir konflik maupun sengketa batas tanah antar masyarakat, “ujar wabup.
Wabup berharap program Gemapatas Kementrian ATR/BPN ini terus dilakukan. Tujuan dari diluncurkannya Gemapatas di antaranya sebagai upaya untuk menggerakkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga tanda batas tanah yang dimilikinya.
“Intinya untuk menjaga dan menghindari konflik atau sengketa. Ini merupakan langkah pelaksanaan kegiatan PTSL menuju Gresik Kabupaten lengkap,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Kepala ATR/BPN Kanwil Jatim Johanar mengatakan, pemasangan 1 juta patok batas bidang tanah untuk Indonesia. Program ini sebelumnya sudah dilakukan di Kabupaten Gresik.
“Tahun 2019 dilakukan di Bawean sedangkan pada tahun 2022 dilaksanakan di Kecamatan Balongpanggang. Untuk tahun 2023 ini dilaksanakan secara nasional,” ungkapnya.
Menurutnya, suatu negara akan maju dan makmur, apabila data parcial atau fisik ukuran, dan letak tanahnya lengkap. Kemakmuran dimulai dari percil per percil menyambung menjadi desa menjadi kecamatan, kabupaten hingga menjadi provinsi, yang membentuk Negara Indonesia.
“Di samping itu, mereduksi persoalan maraknya mafia tanah, secara otomatis mafia tanah mati dengan sendirinya karana sudah lengkap,” kata Johanar.
Dirinya berharap, Provinsi Jawa Timur paling cepat dan terlengkap pertama di Indonesia. “saat ini secara persentase Jawa Timur sudah mencapai 70 persen, kurang 30 persen, diharapkan selesai pada tahun 2025,” tandasnya.
Sementara Kepala Kantor ATR/BPN Gresik Asep Heri mengatakan, banyak gerakan dari Kabupaten Gresik diambil menjadi Gerakan Nasional, salah satunya Gemapatas.
“Ini sudah dilakukan di Kecamatan Tambak sebanyak 113.500 ribu, kedua dilakukan di Desa Mojogede Kecamatan Balongpanggang bersama Bupati Gresik mencanangkan lagi di 4 Kecamatan di 73 desa/kelurahan sebanyak 340.999 ribu. Hari ini akan memasang sebanyak 7.777 ribu patok,” bebernya.
Selain Wakil Bupati Gresik, kegiatan ini turut dihadiri Forkopimda Gresik, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) ATR/BPN Provinsi Jawa Timur Johanar, Kepala BPN Gresik Asep Heri, Forkopimcam Kebomas, dan Sejumlah Kepala ATR/BPN Kab/Kota di Jawa Timur.
Pada kegiatan ini juga ada penyerahan sertipikat DAK tahun 2023 secara simbolis masing masing diserahkan kepada Kepala Desa Randuboto Kecamatan Sidayu sertipikat hak pakai nomor 21 untuk penggunaan Hippam Tirta Makmur, sertipikat nomor 24 penggunaan tanah untuk tempat pengelolaan sampah (TPS3R) dan sertipikat hak waqaf no 17 penggunaan tanah untuk Masjid Baitur Rahim.
Selain itu, sertipikat penggunaan tanah untuk perumahan diserahkan kepada Nur Amin, Mohammad Cholid, Abdul Hasib, Muhammad Masyhadi Purwanto, Muhammad Sholih, Lianah dan Sri Haniah. (Didik Hendri Telisik Hati)
