Penulis📰 Didik Hendri Telisik Hati
BN News.com – Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah membuka kegiatan rapat koordinasi dan rekonsiliasi Program Keluarga Harapan (PKH) Inklusif tahun 2023 serta rapat rencana kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik tahun 2024.
Diikuti 131 pendamping PKH, 18 TKSK dan 20 Anggota Tanggap Bencana (Tagana). Kegiatan digelar di Aula Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik, Jumat (26/1/2024).
Saat membuka kegiatan, Wabup Gresik yang akrab disapa Bu Min mengatakan, PKH memiliki korelasi langsung dengan tingkat kesejahteraan dan angka kemiskinan masyarakat di Kabupaten Gresik.
“10 tahun terakhir angka kemiskinan terendah di tahun 2023 yakni 10 %. Kita harus terus bekerja keras dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Gresik,” ungkapnya.
Dikatakan, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gresik tertinggi di Jawa Timur. Ini menunjukkan adanya perputaran ekonomi yang luar biasa. kita jadikan keluarga harapan ini menjadi keluarga yang produktif.
“Pilar pilar sosial juga harus memberikan motivasi kepada keluarga penerima. Perkuat koordinasi agar program kegiatan berjalan tepat sasaran,” harapnya.
Di sisi lain, lanjut wabup, tantangan terkait data menjadi fokus untuk terus bekerja nyata dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Untuk itu, diperlukan adanya kolaborasi dan konvergensi antara Dinsos, BPS dengan para pendamping sosial.
“Hal ini akan menjadi kunci, dalam menjawab tantangan dan permasalahan dalam penyaluran PKH,” kata wabup.
Wabup menambahkan, untuk tahun ini beberapa program akan di fokuskan ke Bawean, salah satunya rumah tidak layak huni. Hal ini perlu menjadi perhatian kita semua dengan selalu bersinergi dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
“Semoga melalui program PKH yang merupakan tanggung jawab kita bersama. Dapat menjawab target penurunan angka kemiskinan khususnya di Kabupaten Gresik,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik Umi Khoiroh dalam laporannya mengatakan, dalam penanganan penanggulangan kemiskinan. Beberapa program yang menjadi fokus pemerintah, salah satunya adalah membangun dan menyempurnakan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
“Ini bertujuan untuk melindungi penduduk miskin dari kemungkinan ketidakmampuan menghadapi guncangan sosial dan ekonomi. Dimana program teknisnya, salah satu adalah melalui pelaksanaan program keluarga harapan,” jelas Kadinsos.
Pada rapat koordinasi kali ini Dinas Sosial juga mengajak Tagana sebagai pembantu dalam pembuatan dapur umum dan penyaluran bantuan makanan dalam penanganan kebencanaan. Selain itu juga mengundang lembaga kesejahteraan sosial yang secara khusus menangani permasalahan- ermasalahan sosial di lingkungan TKS.
“Melalui rakor dan rekonsiliasi ini mudah mudah-mudahan diharapkan membantu permasalahan. Mulai dari penemuan hingga penanganan masalah sosial, sejak dini dapat segera ditanggulangi,” tandasnya. (Didik Hendri Telisik Hati)
