GAGASAN INOVATIF: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik saat menggagas terbentuknya Paguyuban Pemadam Kebakaran. (Telisik Hati)
BUMINUSANTARANEWS.COM – Memiliki sarana/prasarana sangat terbatas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik, Jawa Timur memiliki gagasan inovatif dengan menggandeng 32 perusahaan pemilik alat pemadam kebakaran untuk mengoptimalkan pelayanan pada masyarakat.
Gagasan tersebut mulai dijalankan dengan menggelar pertemuan awal melalui Forum Group Discussion (FGD) bersama puluhan perusahaan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Gresik di Hotel Khas, Jalan Panglima Sudirman, Gresik, Kamis (21/7/2022).
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Gresik Agustin Halomoan Sinaga mengatakan, lembaganya baru berdiri enam bulan lalu. Saat ini baru memiliki tiga pos Pemadam Kebakaran yakni di Kecamatan Kota, Kecamatan Driyorejo dan Kecamatan Dukun.
“Damkar Gresik terbentuk pada 18 Januari 2022. Kita baru punya tiga pos. Di kota ada lima unit mobil pemadam, di Krikilan Driyorejo dan Dukun masing-masing dua unit,” ungkapnya.
Menurut Sinaga, dengan cakupan wilayah dan kepadatan penduduk seperti Gresik, idealnya memiliki minimal 10 pos damkar. Selain itu, pihaknya hanya memiliki satu orang pegawai yang punya sertifikat Keilmuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Maka, untuk mengatasi kekurangan tersebut, pihaknya segera membentuk paguyuban pemadam kebakaran terdiri dari 32 perusahaan pemilik alat damkar.
“Melalui paguyuban ini kita akan mendorong perusahaan untuk peduli terhadap lingkungan sekitar dengan saling bahu membahu mengatasi kebakaran yang terjadi di sekitar lingkungannya dengan komando Damkar Gresik,” jelasnya.
Sinaga mencontohkan pernah terjadi musibah kebakaran beberapa waktu yang lalu. Ada salah satu perusahaan yang enggan membantu mobil damkar. Bahkan, ada juga perusahaan yang melarang petugas damkar memasuki halaman pabriknya untuk memadamkan api yang berlokasi di pabrik sebelahnya.
“Ini sangat ironis. Padahal, kebakaran yang terjadi di perusahaan sebelahnya itu pasti berdampak serius pada lingkungan sekitar,” ujarnya.
Selain itu, dalam waktu dekat, Sinaga akan meminta setiap kecamatan untuk menerapkan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK). Yakni perencanaan terpadu yang berkaitan dengan sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup lingkungan dan bangunan.
Disinggung soal anggaran Dinas Damkar tahun 2022, Sinaga mengungkapkan pihaknya mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 8,5 miliar. Sementara pagu untuk tahun 2023, berdasarkan hasil Musrenbang naik Rp. 500 juta. Nominal, yang menurut Sinaga sangat jauh dari pemenuhan kebutuhan.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim yang hadir sebagai pembicara mengatakan, pihaknya akan memperhatikan optimalisasi anggaran untuk Damkar Gresik pada 2023 mendatang.
“Tentu, semuanya bergantung pada kemampuan Pemda. Namun, kita akan memperhatikan hal-hal yang sangat mendesak termasuk pendirian pos Damkar di Kecamatan Menganti.
Menurut Nurhamim, dalam Perda 17 tahun 2012 dan Permendagri 114 tahun 2018 ditetapkan pelayanan penanganan bencana kebakaran, waktu tanggap selama 15 menit sejak diterima informasi sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi.
“Ini sangat tidak mungkin jika sarana dan prasarananya sangat minim,” beber politisi Golkar itu.
Selain Sinaga dan Nurhamim, hadir juga sebagai pembicara Santoso Wardoyo, Kabid pencegahan Damkar kota Batu, serta Suberi (Fraksi Demokrat DPRD Gresik). (Didik Hendri Telisik Hati)
